PNS dan Honorer Ditegaskan Tak Mendekati ‘Rumah Politik’

Bima—Bupati Bima Drs H Syafrudin HM Nor M.Pd memanfaatkan moment dan mengingatkan bagi aparatur pemerintah untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Penegasan tersebut disampaikan di acara pembinaan PNS dan Honorer kecamatan Belo, Kamis lalu.

            “Tahun ini merupakan tahun politik, dimana kita akan melaksanakan pesta demokrasi melalui pemilihan anggota legislatif. Sebagai warga negara, wajib untuk memberikan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing,” kata bupati.

            Kepada PNS dan Honorer untuk menahan diri serta jangan mendekati ‘rumah politik’ yang bisa mendatangkan masalah bagi diri sendiri. “Karena itu memang bukan tempatnya, melainkan rumahnya para pemain politik,” jelas Bupati.

            Aparatur negara, juga dibatasi oleh aturan untuk tidak terjun langsung dalam politik praktis. Artinya, PNS harus menunjukan sikap netralitas agar menjadi tauladan bagi masyarakat awam.

            Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa 9 April 2014 nanti agar menggunakan hak pilih dengan memilih sesuai hati nurani. “Ingat, pilihlah wakil rakyat yang jujur, bersih, amanah dan aspiratif yang senantiasa dapat menyuarakan apapun aspirasi konstituennya. Sebab, ditangan kita yang menentukan baik buruknya daerah dan NKRI selama lima tahun kedepan,” ujarnya.(erik)

Read More

Curhat Sulistyo Sebut Oknum Komite Minta Uang Rp15 Juta

Bima—Belakangan ini kepemimpinan H Sulistyo Widodo S.Pd sebagai kepala SMAN 1 Monta, acap kali diterpal issu miring. Mulai dari dugaan mark-up penggunaan anggaran rehab lima lokal RKB senilai Rp310 juta, hingga pada persoalan adanya pungutan liar dari para siswa.

            Menurut Sulistyo, beredarnya berita bohong merupakan ulah seseorang dalam lingkaran dunia pendidikan di sekolah ini, dengan tujuan ingin mendiskreditkan dirinya sebagai kasek. “Dampak di luar, saya dinilai minor dari atasan dan masyarakat di Monta,” katanya.

            Seandainya berita yang beredar itu benar, bagi dirinya tak masalah. Karena memang selalu terbuka ditegur atau dikritisi setiap pengambilan kebijakan yang salah. “Saya pun menerima konsukuensi, sekalipun saya harus dicopot dari jabatan sebagai Kasek. Tapi yang diekspos itu adalah berita bohong yang merusak citra saya,” tandasnya.

            Ironisnya lagi, ungkap Sulistyo, ada oknum anggota komite sekolah datang meminta uang Rp15 juta, tujuannya untuk meredam aksi demo. “Tapi oknum ini tidak langsung meminta ke dirinya, melainkan melalui bawahannya untuk menyampaikan keinginan dimaksud. “Saat itu saya menolak, karena memang tak melakukan seperti yang diissukan mereka,” tepisnya.

            Ia berharap kepada rekan-rekan mahasiswa di Monta, agar jangan mudah diprovokasi oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang ingin meraup untung melalui pergerakan adik- adik mahasiswa.(erik)

Read More

Harapan bagi Tenaga Honorer K2 Menjadi PNS!

Bima,MN—“Habis gelap terbitlah terang”. Ini mungkin untaian kalimat yang ditujukkan kepada tenaga honorel kategori dua (K2) yang tak lolos ujian seleksi CPNS awal tahun 2014 lalu. Pasalnya, mereka yang tereliminasi saat itu, rupanya masih ada harapan untuk menjadi PNS untuk diangkat secara bertahap. Namun harapan tersebut perlu diperjuangkan oleh para kepala daerah.

            Bupati Bima Drs H Syafrudin mengatakan, pengumuman kemarin bukan pengumuman hasil tes CPNS, melainkan pengumuman hasil tes seleksi Kategori 2 (K2). Sebab, mereka yang lulus kemarin masih ada kelanjutan untuk melengkapi semua persyaratan. Bahan-bahan yang dikumpulkan sebagai persyaratan, kemudian diverifikasi kembali untuk membuktikan kebenarannya.

“Termasuk berkaitan SK Honorer yang mereka dapatkan, apa melalui rekayasa atau tidak,” ujar Bupati saat memberikan pembinaan kepada PNS dan Honorer di SMAN 1 Belo, Kamis (27/3) lalu.

            Bupati juga meminta kepada honorer K2 yang tidak lolos seleksi kemarin, agar bersabar dan tetap menjalankan tugas seperti biasa.         Karena memang hasil rapat forum Bupati, Walikota se Indonesia, bahwasannya K2 tetap diperjuangkan agar diangkat secara bertahap. “Seperti pada tahun 2005-2009 silam,” kata Bupati disambut amplus oleh PNS dan honorer yang hadir.

            Langkah ini, lanjut dia, diambil semata-mata untuk menuntaskan tenaga honorer K2. “Mohon doa-doanya, agar perjuangan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala daerah di Indonesia dapat diterima oleh Presiden RI sehingga honrer K2 yang tak lolos diangkat secara bertahap,” harap Bupati.(erik)

Read More