APBD-P Pemkab Bima Direncanakan Rp1,17 Triliun

Bupati Bima Drs H Syafrudin HM Nur M.Pd menyampaikan pidato pengantar nota keuanga tentang rancangan Perda Perubahan APBD kabupaten Bima tahun anggaran 2014. Nota pengantar tersebut melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Sidang II Tahun Dinas 2014, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima, Selasa (26/08) lalu.

Pada kesempatan itu, Bupati mengajak DPRD untuk  meningkatkan kemitraan yang baik  dengan membangun rasa saling percaya, tanpa mengurangi fungsi pengawasan yang melekat selama ini.

Bupati memaparkan, secara rinci RAPBD-P Tahun Anggaran 2014 pada sisi Pendapatan Daerah setelah perubahan direncanakan sebesar Rp1,17 triliun  atau mengalami peningkatan Rp39,52 miliar—atau naik 3,48% dari target tahun sebelum perubahan Rp1,13 triliun.

Belanja APBD-P direncanakan Rp1,22 triliun,  mengalami kenaikan Rp54,9 miliar atau 4,68% dari anggaran sebelum perubahan Rp1,17 triliun.

Dari sisi penerimaan, pos pembiayaan 2014 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp55,69 miliar yang bersumber dari perkiraan SILPA Rp55,66 miliar  dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp30 juta. Sedangkan dari pos pengeluaran pembiayaan, komponen penyertaan modal  daerah direncanakan Rp3,03 miliar, dana bergulir Rp860 juta dan pembayaran pokok utang BPJS Kesehatan/Askes Rp1 miliar. Sehingga terdapat pembiayaan netto Rp50,79 miliar untuk menutupi kelebihan belanja terhadap pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2014.

Bupati menjelaskan, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 telah memasuki Tri Wulan Ketiga. Tentunya terdapat berbagai dinamika yang membutuhkan penyempurnaan dan penyesuaian baik dari sisi anggaran maupun aspek target dan kinerja yang hendak dicapai.

Untuk mengoptimalkan tercapainya sasaran dan kinerja pembangunan tahun 2014, perlu dilakukan perubahan anggaran termasuk pergeseran pos belanja.

Secara spesifik perubahan APBD Kabupaten Bima TA 2014 disebabkan beberapa alasan. Diantaranya penyesuaian penerimaan yang bersumber dari PAD berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap realisasi dan prognosis, amanat Peraturan Perundang- Undangan maupun potensi yang ada,  penyesuaian pos dana perimbangan, pos belanja tidak langsung, dukungan terhadap upaya pemerintah untuk peningkatan sumber daya manusia, dan antisipasi gangguan kondisi darurat maupun instabilitas daerah.

Alasan lainnya, kata Bupati, adalah penyesuaian pos belanja langsung, khususnya yang bersumber dari sisa DAK Tahun Anggaran 2013 maupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) TA 2013.

Bupati mengemukakan, perlunya perubahan anggaran untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang mendesak untuk peningkatan pelayanan dan menunjang program prioritas Pemerintah Kabupaten Bima.(erik)

Read More

Desa dapat Alokasi Rp100 Juta Program PPIP

KM-Dorokeke—Program PPIP tahun anggaran 2014 merupakan program penguatan PNPM Mandiri yang dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluaan kesempatan kerja. Menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok—mampu memecahkan berbagai permasalahan terkait kemiskinan yang ada di desa.

“Karena itu PPIP dititikberatkan penanganan pada desa yang memiliki kepala keluarga miskin besar dan tingkat pelayanan infratruktur yang rendah. Fokus utamanya adalah pengembangan masyarakat desa, pembangunan peningkatan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kapasitas pemerintah dan pelaku program,” ujar Sekretaris Daerah kabupaten Bima Drs HM Taufik HAK,M.Si di acara sosialisasi pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun anggaran 2014, di aula kantor Bupati Bima LLK Jatiwangi, sepekan kemarin.

Diungkapkan, tahun 2014 ini, pemerintah telah mengucurkan dana senilai Rp4 miliar yang diperuntukan pada 40 desa, dengan masing–masing Rp100 juta tiap desa. Alokasi dana tersebut dihajatkan untuk peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan, termasuk dalam peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan program ini, kita harus mengedepankan partisipasi masyarakat dalam program. Hal itu berarti bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat pada 40 desa sasaran program secara bertahap, akan mendorong kemandirian dalam penangulangan kemiskinan di wilayah pedesaan.

            Sekda berharap pada giliranya akan tersedia infrastruktur permukiman perdesaan yang mencerminkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, juga terlaksananya pembangunan infrastruktur perdesaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

            Kepala Dinas PU Kabupaten Bima Ir Nggempo MMT dalam pengantarnya mengatakan, pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dimaksudkan agar masyarakat dapat  mengetahui dan menikmati  program yang dilaksanakan oleh pemerintah guna pemenuhan kebutuhan mereka.

            Untuk tahun 2014 ini, alokasi yang dikucurkan dalam program PPIP sebesar Rp4 miliar untuk tahap pertama. Sedangkan tahap II sebesar Rp11 miliuar secara multiyear yang berasal dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur fisik.(can)

Read More

Ketua KM Bolo Bubar Paksa Aksi Blokir Jalan di Rasabou

KM-Doro Keke—Ada yang menarik ketika berlangsungnya aksi demo, pembubaran paksa kerap terjadi baik dilakukan oleh aparat maupun warga itu sendiri. Namun ini kali, pembubaran paksa tersebut dilakukan saat aksi demo pemblokiran jalan lintas sumbawa di desa Rasabou kecamatan Bolo, Senin (4/8/14) kemarin.

Pembubaran paksa aksi demo di desa Rasabou terkait kasus penembakan Bripka M Yamin, anggota kepolisian Polres Kabupaten Bima itu, dilakukan oleh Ketua Komunitas Kampung Media Bolo Suryadin. Bahkan saat pembubaran itu, tidak ada perlawanan argument dari rekan aktivis mahasiswa yang saat itu asik melakukan orasi. Mereka diberikan pemahaman dan pengertian terkait aksi yang dilakukan.

Pantauan langsung KM-Doro Keke, setelah satu berlalu diberi pemahaman, tanpa komentar panjang, ketua Kampung Media Bolo yang biasa disapa Bop tersebut, langsung mengangkat tumpukan ban-ban bekas yang dipakai penghalang jalan. Kemudian aparat pemerintah desa setempat dan kepolisian pun, ikut menyisir sisa gelondongan kayu serta lainnya yang dapat menghambat jalur nasional itu.

Setelah pembubaran itu, aktivitas jalur utama itu, kembali berjalan normal. Sementara rekan aktivis mahasiswa dan beberapa pihak keluarga korban, akhirnya melakukan aksi ulang di wilayah desa Leu, tempat kelahiran almarhum.

Sebelumnya, Kades dan Sekretaris desa Rasabou, sempat adu mulut dengan pendemo agar tidak melakukan aksi blokir jalan di wilayah mereka. Namun adu mulut tersebut, tak membawakan hasil. Setelah datang ketua komunitas KM-Bolo dengan berpakaian celana pendek sambil menenteng kamera dipundaknya, aksi itupun akhirnya langsung dibubarkan tanpa ada perlawanan.

Menurut Ketua Komunitas Kampung Media Bolo Suryadin, dirinya sangat apa yang menjadi tuntutan mereka selaku keluarga korban. Namun, cara seperti ini tidak perlu dilakukan karena merugikan orang banyak.

“Apalagi mereka melakukan di wilayah desa Rasabou yang tidak ada kaitan dengan persoalan itu. Bahkan asumsi publik, bahwa yang blokir jalan selama ini adalah orang Rasabou. Padahal realitasnya tidak ada. Makanya saya bubar paksa aksi mereka,” tandas Bop sapaannya itu.(erik)   

Read More

Kuliah Perdana Politeknik Negeri Bima

KM-Doro Keke—Universitas Mataram telah mulai membuka kuliah perdana penerimaan MABA dengan tiga Program Studi Baru. Para mahasiswa baru itu nanti akan kuliah di Kampus Domisili di Bima, beralamat di desa Sondosia kecamatan Bolo. Adapun program studi baru tersebut, diploma III Kesehatan Hewan dan Produksi Ternak, Budidaya Perairan dan Agroindustri. 

Menurut Kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir Indra Jaya, setelah penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) dengan Universitas Mataram, kedua pihak langsung menindak lanjutinya dengan mempersiapkan sejumlah persyaratan yang dibutuhkan. 

Rektor Unram juga telah merespon operasionalisasi Politeknik Negeri Bima tersebut dengan melakukan penjaringan Mahasiswa Baru. Pemerintah daerah telah mempersiapkan segala sesuatunya seperti ruangan perkuliahan, meubeler, perangkat Teknologi informasi dan ruang administrasi.

“Saat ini tengah diusulkan penambahan alokasi anggaran senilai Rp3 miliar dan mudah-mudahan disetujui legislatif,” kata Indra Jaya.

Ia menambahkan, dua bula ke depan, Pemda akan rampungkan semuanya. Sehingga perkuliahan dapat dilaksanakan September 2014 mendatang. “Untuk angkatan I, tiap jurusan akan menerima 50 mahasiswa, sehingga total MABA yang diterima 150 orang,” kata mantta kepala dinas peternakan itu.

Sementara itu, informasi yang dihimpung, pendaftaran mahasiswa baru tersebut telah dibuka sejak 7 Juli lalu, dan ditutup tanggal 25 Juli 2014. Adapun persyaratannya adalah copy ijazah, copy NEM (dilegalisir), dan pas foto 3x4 dua lembar—dengan biaya  administrasi Rp250 ribu. Setelah itu, bagi yang memenuhi persyaratan administrasi, akan mengikuti test atau seleksi 5 Agustus 2014 di Universitas Mataram.(can)

Read More