APBD-P Pemkab Bima Direncanakan Rp1,17 Triliun

Bupati Bima Drs H Syafrudin HM Nur M.Pd menyampaikan pidato pengantar nota keuanga tentang rancangan Perda Perubahan APBD kabupaten Bima tahun anggaran 2014. Nota pengantar tersebut melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masa Sidang II Tahun Dinas 2014, di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Bima, Selasa (26/08) lalu.

Pada kesempatan itu, Bupati mengajak DPRD untuk  meningkatkan kemitraan yang baik  dengan membangun rasa saling percaya, tanpa mengurangi fungsi pengawasan yang melekat selama ini.

Bupati memaparkan, secara rinci RAPBD-P Tahun Anggaran 2014 pada sisi Pendapatan Daerah setelah perubahan direncanakan sebesar Rp1,17 triliun  atau mengalami peningkatan Rp39,52 miliar—atau naik 3,48% dari target tahun sebelum perubahan Rp1,13 triliun.

Belanja APBD-P direncanakan Rp1,22 triliun,  mengalami kenaikan Rp54,9 miliar atau 4,68% dari anggaran sebelum perubahan Rp1,17 triliun.

Dari sisi penerimaan, pos pembiayaan 2014 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp55,69 miliar yang bersumber dari perkiraan SILPA Rp55,66 miliar  dan penerimaan kembali pemberian pinjaman Rp30 juta. Sedangkan dari pos pengeluaran pembiayaan, komponen penyertaan modal  daerah direncanakan Rp3,03 miliar, dana bergulir Rp860 juta dan pembayaran pokok utang BPJS Kesehatan/Askes Rp1 miliar. Sehingga terdapat pembiayaan netto Rp50,79 miliar untuk menutupi kelebihan belanja terhadap pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2014.

Bupati menjelaskan, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 telah memasuki Tri Wulan Ketiga. Tentunya terdapat berbagai dinamika yang membutuhkan penyempurnaan dan penyesuaian baik dari sisi anggaran maupun aspek target dan kinerja yang hendak dicapai.

Untuk mengoptimalkan tercapainya sasaran dan kinerja pembangunan tahun 2014, perlu dilakukan perubahan anggaran termasuk pergeseran pos belanja.

Secara spesifik perubahan APBD Kabupaten Bima TA 2014 disebabkan beberapa alasan. Diantaranya penyesuaian penerimaan yang bersumber dari PAD berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap realisasi dan prognosis, amanat Peraturan Perundang- Undangan maupun potensi yang ada,  penyesuaian pos dana perimbangan, pos belanja tidak langsung, dukungan terhadap upaya pemerintah untuk peningkatan sumber daya manusia, dan antisipasi gangguan kondisi darurat maupun instabilitas daerah.

Alasan lainnya, kata Bupati, adalah penyesuaian pos belanja langsung, khususnya yang bersumber dari sisa DAK Tahun Anggaran 2013 maupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) TA 2013.

Bupati mengemukakan, perlunya perubahan anggaran untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mendukung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang mendesak untuk peningkatan pelayanan dan menunjang program prioritas Pemerintah Kabupaten Bima.(erik)