Sisa Dana Rehab Sekolah Dipakai Beli Kursi dan Meja

“Dari pada sisa uang dibagik-bagi atau dikembalikan ke pusat, itu lebih bermanfaat dipakai untuk beli kursi dan meja belajar siswa. Ini pula sebagai bentuk pengembangan dari sisa dana tersebut,” kata Kepala SMAN 1 Monta H Sulistyo Widodo S.Pd menanggapi isu miring terhadap penggunaan anggaran rehab sekolah.

Bima—Gerah dengan pemberitaan miring yang termuat di salah satu media lokal di kabupaten Bima dalam beberapa pekan lalu, memaksa Kepala SMAN 1 Monta H Sulistyo Widodo S.Pd angkat bicara.

            Sebelumnya, Kepala SMAN 1 Monta dituding melakukan mark-up anggaran rehab lima lokal RKB dari dana senilai Rp310 juta. Selain itu, dirinya juga diisukan melakukan pungutan liar (Pungli) dengan dalih untuk keperluan les.

            Menurut Sulistyo, tudingan miring tersebut tidaklah benar. Karena memang dirinya melaksanakan pengerjaan rehab lima lokal ruang belajar tersebut sesuai prosedur, serta mengacu pada RAB dan bestek. “Bahkan kegiatan rehab ini jauh sebelumnya telah dibentuk panitia pelaksana pembangunan,” tepisnya.

            Pada waktu pelaksanaan proyek, lanjut dia, semua panitia yang dibentuk masing-masing melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Bahkan dari sebagian panitia, ada yang mencari tukang, pekerja buruh, kebutuhan kayu termasuk masalah ongkos. “Jadi tidak benar jika saya melaksanakan proyek sendiri,” kata Sulistyo.

            Sulistyo juga menguraikan, mengenai pengadaan 50 meja dan kursi, sesungguhnya itu tidak ada dalam bestek, melainkan inisiatif dirinya sebagai bentuk pengembangan dari sisa anggara dimaksud. Hal ini dilakukan dari pada sisa uang dikembalikan ke pusat atau dibagi-bagi pada panitia, lebih baik digunakan untuk membeli meja dan kursi, karena  memang kebutuhan tersebut sangatlah bermanfaat untuk mendukung kegiatan belajar siswa. “Lantas, apa yang saya mark-up kan dari sisa anggaran tersebut,” katanya.

            Terkait isu pungli, Sulistyo meluruskan bahwa uang Rp200 ribu yang ditarik dari per siswa, itu berdasarkan hasil rapat sekolah, komite bersama wali murid. Dengan rinciannya Rp175 ribu untuk mendukung kegiatan les seperti pengadaan soal dan honor guru les—sedangkan sisa Rp35 ribu digunakan untuk uang foto siswa.

            “Ini kami lakukan karena memang uang komite yang ditarik per bulan hanya Rp25 ribu (300 ribu per tahun). “Perlu diketahui, uang komite tersebut sangat minim termasuk pemasukannya tak lancar,” kata Sulistyo.

            Sulistyo juga menyayangkan sikap oknum wartawan yang memberitakan persoalan ini tanpa melakukan konfirmasi balik terkait hal itu. “Sebaiknya pemberitaan itu, baru profesional haruslah berimbang sehingga tak melanggar kodek etik wartawan serta menjunjung tinggi UU Tentang Pers,” katanya.(erik rifana)